Aksi Gema Pembebasan Daerah Indralaya ‘’ Menolak Pencabutan Subsidi BBM dan Liberalisasi Migas’’

Rabu, 03/12 - Meski dalam keadaan cuaca yang cukup terik, Mahasiswa Gema Pembebasan Daerah Indralaya  tetap menggelar aksi Tolak Pencabutan Subsidi BBM dan Liberalisasi. Aksi ini dilakukan dengan longmarch dari gerbang Kampus UNSRI menuju Patung Timbangan sambil mendorong motor dan dilanjutkan menuju ke Gedung DPRD ini mengkritisi kebijakan rezim baru 'Jokowi' yang telah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada tanggal 18 November kemarin, mengubah harga BBM Premium yang sebelumnya Rp. 6.500,- /Liter menjadi Rp. 8.500,- /Liter.

Ferdy Hirawan sebagai Orator pertama menyampaikan kebatilan dan kerusakan sistem kapitalisme dalam tata kelola migas” naiknya harga BBM ini adalah keniscayaan yang pasti dengan diterapkannya sistem kapitalisme dimana penguasa berselingkuh dengan para pengusaha yang entah itu asing maupun swasta.  Ditambahkan oleh Andri, ''bukti negri ini sedang dijajah,  terindikasi dari banyaknya campur tangan asing dalam sistem tata kelola migas di negri ini yang hampir 80 % mereka kuasai''

Dilanjutkan oleh Ketua komsat GP UNSRI, Novran Sulisno dalam orasinya juga menyampaikan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang zolim, bohong dan mengkhianati rakyat sendiri karena sangat jelas hal ini hanya menguntungkan pihak asing. Alasan-alasan yang digunakan untuk naikkan harga BBM pun dinilai cenderung dipaksakan dan penuh tipu daya. Membengkaknya subsidi BBM dikambing hitamkan rezim baru sebagai penyebab jebolnya APBN. "Justru, faktor yang membuat APBN jebol adalah hutang luar negeri".  Ia Menambahkan bahwa pengguna BBM mayoritas adalah rakyat kelas bawah, yaitu sebesar 75% dari total pengguna kendaraan bermotor. Oleh karenanya alasan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran dinilai alasan yang mengada-ada.

            Novin, Sebagai koordianator Gema Pembebasan Indralaya, menjelaskan apapun alasan yang dilontarkan pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah kedzoliman dan kebohongan yang sangat nyata. "mengutip pernyataan Kwik Kian Gie, Biaya untuk mengangkat minyak dari perut bumi (lifting) ditambah biaya pengilangan (refinering) ditambah lagi dengan biaya transportasi rata-rata ke semua pompa bensin adalah USD24,1 per barel (laman ESDM) atau jika dalam rupiah 24,1:159 x 12.100= Rp1.834 per liter. "Jadi Pemerintah kalau impor dari minyak mentah dunia untung Rp580," (Republika, 2014) Maka Harga BBM yang sebelumnya Rp. 6.500,- sudah cukup memberi keuntungan bagi pemerintah.

Arta menambahkan bahwa dampak dari kenaikan BBM ini sangat mengkhawatirkan, dimana masyarakat yang miskin akan semakin miskin dan itu terlihat dari melesatnya berbagai kebutuhan pokok, biaya transportasi, dll. Bahkan kebijakan dengan memberikan 3 kartu sakti ala rezim jokowi juga tidak menyelesaikan masalah, tidak dapat menutupi kebutuhan keluarga yang semakin meningkat akibat lonjakan harga ditambah lagi kebijakan ini adalah sementara sebegai peredam kemarahan rakyat.

Dan Orasi selanjutnya dilakukan di depan gedung kantor DPRD Kabupaten Ogan Ilir, oleh Anton yang mengungkap pengkhianatan penguasa di balik naiknya harga BBM Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap GEMA Pembebasan terkait kenaikan harga BBM oleh Novin, yang terdiri dari beberapa poin penting :

              Dilanjutkan Penyampaian tanggapan dari wakil ketua DPRD langsung, aksi pun berakhir dengan pembacaan doa. Aksi ini diliput oleh wartawan media nasional,yang menurut informasi disiarkan di TV SWASTA Indosiar, PAL TV dan Trans TV dan aksi ini berlangsung dengan damai dan lancar, Aparat Keamanan mengawal aksi tersebut hingga selesai. [NS]

Foto Aksi BBM :

Read More

Foto Aksi Gema Pembebasan UNSRI Tolak Pesta Demokrasi

Sekitar Puluhan mahasiswa UNSRI yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan longmarch dari Terminal UNSRI Indralaya mengelilingi di wilayah jalan setiap fakultas UNSRI, Selasa (2/4) pagi di Indralaya. Satu persatu orator dari perwakilan masaing-masing kampus maju berorasi meneriakkan aspirasinya seputar penolakan penerapan demokrasi dan tuntutan ditegakkannya syariah dan Khilafah. “Pesta Demokrasi adalah sebuah tipu daya dan Ilusi yang menjadi rutinitas tahunan Indonesia sebagai negara yang menerapkan demokrasi, tidak ada bukti kesejahteraan dan malah menunjukkan kebobrokan multidimensi  yang sangat mengerikan, kembalilah kepada sistem yang haqiqi yakni sistem islam, Allahuakbar”

Pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua Gema Pembebasan Komisariat Unsri, Andri Novriansyah dari Fakultas Pertanian.3 Poin penting yang diserukan, yaitu :

1. menyeru rakyat Indonesia untuk menolak Pesta Demokrasi yang hanya merupakan gelaran konyol untuk menipu dan membohongi rakyat Indonesia yang telah terpuruk, dimana melalui mekanisme pesta demokrasi terjadi perampokan besar besaran uang negara yang dilakukan oleh elit politik busuk. sungguh ini merupakan pengkhianatan dan  kedzaliman terhadap rakyat Indonesia.

2.   menyeru rakyat Indonesia untuk mencampakkan Demokrasi yang telah terbukti  gagal total  dan tak mampu membawa indonesia kepada perubahan dan kebangkitan yang hakiki, malah justru dengan demokrasi, Indonesia semakin jatuh pada jeratan penjajahan asing dan jurang kesengsaraan.

3.   menyeru rakyat Indonesia untuk memilih solusi baru yakni Syari'ah Islam  dalam bingkai negara Khilafah yang memang sangatlah dibutuhkan oleh Indonesia, bahkan dunia.  Hanya hukum Allah SWT berupa Syari'at Islamlah yang mampu menyejahterakan ummat manusia.  Hal ini sudah digambarkan dengan jelas dalam firman Allah SWT : “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.” (QS. Al-A'raf [7]:96)

                            

Read More